PERUSAHAAN OUTSOURCING ATAU ALIH DAYA

APA SAJA SYARAT PERUSAHAAN OUTSOURCING ATAU ALIH DAYA?

Ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan perusahaan outsourcing:

Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perusahaan Jasa Penyediaan Pekerjaan (JPP) berlaku di seluruh Indonesia dan berlaku selama Perusahaan JPP menjalankan usaha. 

2. Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara perusahaan JPP dengan perusahaan pemberi kerja didaftarkan pada Disnaker Kabupaten/Kota tempat pekerjaan dilakukan

3. Perusahaan JPP wajib membuat Perjanjian Kerja (PKWTT atau PKWT) dengan pekerjanya dan perjanjian kerja tersebut wajib dicatatkan kepada Disnaker Kabupaten/Kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 20 PP 35/2021 menyebutkan setidaknya ada 2 hal yang menjadi syarat untuk mendirikan perusahaan outsourcing yakni:

1. Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum, dan 

2. Wajib memenuhi perizinan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rujukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 untuk aktivitas perusahaan outsourcing.

1. KBLI 2020. Nomor 78200

AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.

2. KBLI 2020. Nomor 78300

PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

PERUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA?

Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Perpres No 4 Tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan.

Disetiap instansi pemerintah atau perusahaan swasta biasanya melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat muru dan tepat waktu).

Pengertian pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai berikut ini.
Dalam pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perpres nomor 4 tahun 2015, dinyatakan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Poin-poin penting dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, adalah:

1. Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Kebutuhan
Pada dasarnya pengadaan barang/jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Rencana umum pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan.
b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa.
c. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengorganisasian pengadaan barang/jasa dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
d. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Kegiatan
Yaitu bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis umber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

4. Memperoleh Barang atau Jasa
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Sedangkan jasa dapat dimaknai sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Artinya, jasa itu terkait dengan input, proses dan/atau output.

Pengadaaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan  terbilang sulit karena pembiayaan berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara pengadaan barang dan jasa pada sektor non-pemerintah atau perusahaan swasta, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor perusahaan swasta, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan dari masing-masing perusahaan.

1. Efektif

Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

2. Efisien
Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Transparan
Adanya suatu keadaan dimana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat denga jelas barang atau jasa yang akan dibeli.

4. Terbuka
Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

5. Bersaing
Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia.

6. Adil dan Tidak Diskriminatif
Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu.

7. Akuntabel
Kegiatan pegadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak.

Oleh karena itu kegiatan pengadaan barang dan jasa baik sektor pemerintahan dan non pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip di atas agar dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dan menghindari terjadinya kesalahan.

Sumber: Dari berbagai sumber.
Ulasan lengkap mengenai Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat di halaman ini.